Respon Masyarakat Soal Pencabutan Subsidi BBM

GOTVNEWS, Tanjungpinang - Pemerintah pusat secara resmi menarik subsidi Bahan bakar minyak (BBM), sejak tanggal 3 September, hari inu. Hasilnya saat ini beberapa jenis BBM dari mulai Solar, Pertalite dan Pertamax mulai mengalami kenaikan.

Hasil kebijakan inipun mengundang beragam respon dari berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan nelayan, mahasiswa bahkan organisasi kepemudaan. Berikut beberapa tanggapan dari masyarakat terkait permasalahan tersebut.

Tanggapan pertama datang dari Ketua Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI) Bintan, Eko Prihananto, ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan nasib nelayan di Kepri.

"Yang jelas dgn kondisi nelayan saat ini sangat memberatkan tetapi pemerintah mungkin sudah ada solusi untuk mengatasi hal ini, mungkin nanti kita dorong agar minyak bersubsidi untuk nelayan khusus Kepri akan ditambah, Karena Kepri 90 persennya lautan jadi warga khusus bekerja di sektor kelautan sangat banyak," jelas Eko.

Sementara itu, kritik pedas datang dari Ketua BEM UMRAH Tanjungpinang, Alfi Rian Syahputra, ia menilai kebijakan pemerintah ini kurang bijak, karena membebani masyarakat.

"Kami sebenarnya seperti melihat drama, ketika Pemerintah mencanangkan Kenaikan BBM dengan kondisi seperti ini, solusi memberi BLT adalah sebuah upaya menyuap masyarakat untuk diam dan menindas, Pemerintah konsisten mengabaikan kepentingan rakyat dan membela kepentingan segelintirnya saja," kata Alfi.

Menurut Alfi, dengan dinaikan BBM secara diam diam ini melukai hati masyarakat yang tengah berjuang untuk hidup pada masa pemulihan ekonomi pandemi, kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga pangan, transportasi dan sektor jasa lain nya. Secara utuh kenaikan BBM ini menindas Masyarakat, khususnya masyarakat Maritim yang di pesisir pulau pulau Indonesia. 

Pendapat terakhir datang dari Ketua Pemuda Muhamadiyah Kepri, Abdul Rauf Rahim. Menurutnya penarikan subsidi BBM bisa diwajarkan, mengingat harga minyak mentah memang mengalami kenaikan.

"Pengalihah subsidi ke BLT yang sifatnya belanja konsumtif tidak akan menyelesaikan masalah BBM ini, Pemerintah seharusnya mengalokasikan pengalihan BBM ke sektor produktif. Ratusan trilyun rupiah bisa untuk membeli teknologi atau membiayai SDM yang ahli supaya kita bisa menghasilkan minyak sendiri," jelas Rauf.

Menurutnya, Pemerintah juga perlu mengurangi penggunaan BBM dengan membenahi transportasi umum massal. Salah satu ciri masyarakat yang maju adalah penggunaan  transportasi umum.

Diketahui saat ini, beberapa harga BBM yang mengalami kenaikan antara lain, Solar saat ini dijual Rp. 6.500 per liter, Pertalite dijual dengan harga Rp. 10.000 per liter dan Pertamax Rp.14.500 per liter.(Drl)